Anggota Dprd Dki Jakarta Psi
Wakil Ketua Dewan Pembina
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta Barat Anthony Norman Lianto (31) mengundurkan diri karena kasus dugaan pelecehan seksual.
Anthony Norman Lianto ternyata terdaftar sebagai caleg PSI pada Pemilu 2024.
Anthony bertarung sebagai Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil Jakarta 10 yang mencakup Kota Administrasi Jakarta Barat.
Baca juga: 5 Poin Pengakuan Korban Dugaan Pelecehan Seksual yang Dilakukan Ketua PSI Jakarta Barat
Dapil Jakarta 10 memperebutkan 12 Kursi DPRD DKI Jakarta.
Sementara itu, PSI menyodorkan 10 calon yang bertarung di Dapil Jakarta 10.
Nama-nama lainnya yakni Satia Chandra Wiguna, Eneng Maliyanasari, Miskul Khairunisa, Daniel Dewantara Sutanto, Ilham Pratama, Kevin Wu, Matrobin, Syalina, Maktub, Marie Astrid dan Djafar.
Hasil Pemilu 2024 menunjukkan Anthony gagal lolos ke DPRD DKI Jakarta. Ia hanya meraih 9.500 suara.
PSI hanya meraih satu kursi dari Dapil Jakarta 10.
Satu kursi itu itu diraih Kevin Wu yang meraup 12.025 suara.
Sosok Anthony Norman Lianto
Sekadar informasi, Anthony Norman Lianto sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPD PSI Jakarta Barat.
Ia barusaja mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 26 Maret 2024 setelah kasus dugaan pelecehan yang menyeretnya viral.
Dikutip dari laman Linkedin-nya, politikus berusia 31 tahun ini sebelumnya juga merangkap sebagai Direktorat Sosial DPP PSI.
Baca juga: Ketua PSI Jakbar Dilaporkan Kasus Pelecehan, Begini Kesaksian Kader
Anthony diketahui lahir pada tanggal 4 Mei 1992.
Untuk mempersiapkan diri dalam proses seleksi calon anggota legislatif, kami mendorong Bro dan Sis untuk mengakses, mempelajari, dan memahami beberapa dokumen yang berkaitan dengan landasan perjuangan PSI serta catatan kinerja PSI Jakarta untuk mengenal kami lebih dekat.
Wacana penerapan retribusi terhadap kantin sekolah di Jakarta menuai penolakan dari Anggota DPRD Jakarta Fraksi Gerindra, Ali Lubis. Dia menilai rencana tersebut perlu dipikirkan kembali. “Wacana retribusi kantin sekolah di seluruh Jakarta ini perlu dipertimbangkan ulang,” ujar Ali Lubis, Kamis (21/11/2024). Ali mengungkapkan bahwa Dinas Pendidikan DKI Jakarta memang sedang mempersiapkan payung hukum terkait wacana […]
Komisi B DPRD DKI Jakarta mendukung pengembangan transportasi berbasis rel dengan memberikan suntikan Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk pembangunan jalur Moda Raya Terpadu (MRT) dan Lintas Raya Terpadu (LRT). Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI, Wahyu Dewanto, menyampaikan hal ini setelah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2025. PMD akan digunakan untuk membiayai pembangunan […]
Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman tak menunggu lama untuk menunjukkan kepeduliannya kepada warga setelah dilantik kembali. Bersama Anggota DPRD DKI Jakarta, Adnan Taufiq, ia turun langsung bagikan ratusan paket sembako kepada masyarakat di Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur. Aksi ini menjadi langkah nyata dari Partai Gerindra dalam menjawab kebutuhan warga di tengah tantangan […]
Anggota DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menyatakan keprihatinannya yang mendalam terhadap dugaan keterlibatan 165 anggota Satpol PP DKI Jakarta dalam judi online. Dalam pandangannya, jika tuduhan tersebut terbukti benar, sangat penting bagi pihak berwenang untuk memberikan sanksi yang tegas serta pembinaan yang konstruktif kepada anggota yang terlibat. “Memang cukup prihatin dengan berita ini, jika benar […]
Beberapa waktu terakhir, istilah susu ikan menjadi perbincangan hangat. Susu ikan dikabarkan akan menjadi alternatif pengganti susu sapi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Susu ikan adalah produk turunan dari Hidrolisat Protein Ikan (HPI) yang diolah dan disajikan menyerupai […]
Pembatasan penggunaan hijab bagi dokter dan perawat di RS Medistra, Jakarta Selatan, telah menjadi topik hangat di media sosial. Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi Gerindra, Ali Lubis, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menyelidiki masalah ini. “Saya mendesak Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan Daerah Khusus Jakarta untuk segera membentuk Tim Pengawas dan Tim Investigasi […]
Diperlukan persiapan yang matang oleh Pemprov DKI Jakarta, legislatif, dan masyarakat untuk menyongsong Jakarta sebagai Kota Global. Demikian pandangan Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029, Inggard Joshua, dalam keterangannya pada Selasa (28/8/2024). Menurut Inggard, Jakarta sebagai kota yang terbuka untuk semua pihak memerlukan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung eksistensi masyarakat. “Peningkatan sarana dan prasarana […]
Anggota DPRD Komisi A Fraksi Gerindra DKI Jakarta, Inggard Joshua berharap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat mendorong agar seluruh pemerintah daerah (Pemda) mempercepat perekaman dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Perekaman dan pencetakan E-KTP yang cepat dan efisien akan mempermudah pelaksanaan Pilkada 2024 dan memastikan jumlah pemilih tercatat dengan akurat. “Masih ada waktu bagi […]
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, membagikan paket minyak goreng gratis kepada warga di Jakarta Timur sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk merayakan HUT ke-79 RI dan sebagai ajang silaturahmi dengan warga. Dalam aksi sosial tersebut, Habiburokhman didampingi oleh beberapa tokoh Gerindra, termasuk Anggota DPRD DKI Jakarta Adnan Taufiq, […]
Komisi A DPRD DKI Jakarta mendesak KPU DKI Jakarta untuk segera mengeluarkan surat keputusan (SK) mengenai penetapan perolehan kursi dan calon terpilih. SK ini diperlukan sebagai dasar untuk pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029. Menurut rencana, Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta telah mengagendakan pengambilan sumpah dan janji anggota dewan yang […]
Offenbar hast du diese Funktion zu schnell genutzt. Du wurdest vorübergehend von der Nutzung dieser Funktion blockiert.
Wenn dies deiner Meinung nach nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards verstößt,
Dua anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2019-2024 tidak mencalonkan diri lagi sebagai anggota DPRD pada Pemilu 2024.
Keduanya adalah Anggara Wicitra yang saat ini Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta dan Idris Ahmad, anggota Fraksi PSI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau untuk pencalegan memang dari 7 incumbent, hanya lima yang berkomitmen untuk mencalonkan diri kembali melalui PSI. Adapun dua teman kita memang menyatakan diri tidak mencalonkan diri kembali atas alasan pribadi," kata Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Elva Farhi Qolbina saat dihubungi, Rabu (17/5).
Elva mengatakan DPW sebelumnya telah bersurat ke keduanya untuk meminta segera melengkapi dokumen.
Namun, hingga waktu pendaftaran, keduanya tidak melengkapi sehingga tidak didaftarkan.
"PSI Jakarta sudah mendaftarkan ke KPU. Kami sudah kirim surat juga kepada Bro Idris dan Bro Ara untuk segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan, akan tetapi pada tenggat waktu yang sudah ditentukan tidak dipenuhi," katanya.
Elva mengatakan keduanya hingga kini masih berstatus anggota. PSI, kata dia, belum menerima surat pengunduran diri keduanya.
"Belum, karena status anggota masih anggota PSI. Adapun langkah berikutnya akan diselesaikan secara prosedural dari partai," katanya.
Dua anggota DPRD DKI Fraksi PSI mundur dari partai. Dua anggota dewan itu yakni Anggara Wicitra dan Idris Ahmad.
Ketua DPW PSI DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina membenarkan mundurnya Anggara dan Idris dari partai yang dipimpin Giring Ganesha itu. Elva berterima kasih kepada keduanya atas pengabdian Anggara dan Idris selama menjadi kader PSI.
"Betul, kami sudah menerima surat pengunduran diri dari keanggotaan partai politik dari Anggara Wicitra dan Idris Ahmad," ujar Elva kepada detikcom, Jumat (25/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
PSI juga segera memproses PAW usai Anggara dan Idri Mundur. Dia mengatakan hak dua kader PSI itu hilang otomatis usai pengajuan pengunduran diri.
"Kami akan segera memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) nya di DPRD DKI Jakarta," lanjutnya.
Profil Anggara Wicitra
Anggara maju dari PSI di dapil 7 (Cilandak, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Pesanggrahan). Anggara kemudian duduk di Komisi E DPRD DKI sebagai Wakil Ketua. Anggara juga merupakan Ketua Fraksi PSI.
Mengutip situs PSI, Anggara merupakan pendiri yayasan Garuda Sakti Perkasa yang fokus pengembangan dan pembinaan olahraga untuk anak usia dini. Anggara juga merupakan cucu mantan perdana menteri Ali Sastroamidjojo.
Anggara juga menjabat sebagai Ketua DPD PSI Jakarta Selatan. Namun Anggara kini sudah resmi mengajukan pengunduran diri dari PSI.
Jejak di DPRD DKI, Anggara pernah mengkritik keras soal Formula E tahun 2022. Kala itu, Anggara mengungkap eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah memberi surat kuasa kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Achmad Firdaus untuk mengajukan peminjaman uang ke Bank DKI sebesar Rp 180 miliar.
Uang itu untuk membayar commitment fee Formula E pada 2019. Wagub DKI saat itu, Riza Patria mengatakan soal pinjaman uang sudah sesuai aturan.
Anggara juga pada saat itu meragukan Jakpro bisa membayar commitment fee Formula E sebesar Rp 90 miliar. Dia turut mempertanyakan transparansi hasil studi kelayakan terbaru Formula E Jakarta yang tak kunjung disetorkan kepada anggota Dewan. Padahal, melalui studi kelayakan itu, bisa diketahui perhitungan pengeluaran secara jelas dan merinci.
Idris turut mengajukan pengunduran diri dari PSI. Idris merupakan anggota DPRD DKI Komisi E.
Dia maju dari di dapil 1 (Sawah Besar, Tanah Abang, Gambir, Johar Baru,Cempaka Putih, Kemayoran, Menteng, Senen). Idris pernah menjadi staf mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.
Idris juga inisiator Gerakan Kawal Jakarta yang pernah berdebat dengan Wagub Sandiaga serta anggota dewan untuk mengawal APBD.
Idris juga pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi PSI sebelum digantikan Anggara. Kala itu, Idris mengkritik sikap 7 fraksi DPRD DKI memboikot hak interpelasi terkait Formula E.
Idris pada saat itu menilai seharusnya 7 fraksi DPRD DKI Jakarta menolak interpelasi secara kesatria di forum rapat paripurna. Idris menilai sudah ada lobi politik yang sangat kuat untuk menggagalkan interpelasi. Padahal, dia mengaku hanya ingin mempertanyakan terkait commitment fee yang sudah dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta terkait Formula E.
"Kami mau tanya soal commitment fee triliunan rupiah yang Pemprov keluarkan. Tapi sepertinya komitmen politik Gubernur dengan fraksi-fraksi ini lebih besar dan kuat dibanding menanyakan commitment fee triliunan rupiah uang rakyat," kata Idris, kepada wartawan, Selasa (28/9/2021).
